Ketika Televisi Menjadi Bencana

“Televisi memang mempunyai kebebasan untuk menyiarkan segala macam realitas, tapi kebebasan itu harus digabungkan dengan tanggung jawab. Jika tidak, mereka layak dicap sebagai sumber “bencana”, baik dalam pengertian konotatif ataupun denotatif.”

Sehari setelah program acara “Silet”diS tayangkan pada 7 November 2010, sebanyak 1.128 aduan masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut Ketua KPI, ini menjadikannya sebagai rekor tertinggi dari berbagai kasus aduan masyarakat yang masuk KPI. Dalam tayangan tersebut, diulas, salah satunya, akan muncul bencana Merapi yang lebih besar. Maka tidak mengherankan jika tayangan “Silet” menimbulkan keresahan di masyarakat.

Bahkan mendorong pengungsi melakukan eksodus ke tempat-tempat yang jauh dari radius 60 kilometer sebagaimana disebutkan presenter. Atas alasan itu pulalah KPI menjatuhkan sanksi kepada RCTI dengan menghentikan penayangan “Silet”hingga status “awas”Merapi dicabut.

Sebelumnya, Jaringan Relawan Merapi menyampaikan surat terbuka kepada KPI, memprotes tayangan televisi yang berlebihan dan meresahkan pengungsi. KPI pun memanggil redaksi untuk membahas persoalan tersebut. Masyarakat masih menunggu apa hasil pertemuan KPI dengan pihak redaksi televisi. Tapi semuanya berharap pemberitaan tentang Merapi tidak berlebihan, dalam arti mendramatisasi keadaan, sehingga menimbulkan efek ketakutan di masyarakat dan menimbulkan gelombang eksodus pengungsi yang lebih besar.

Profesionalisme Salah satu prinsip dasar jurnalisme profesional adalah obyektivitas. Namun perlu dipahami bersama bahwa obyektivitas bukan hanya persoalan balance dan netralitas. Obyektivitas mencakup pula akurasi, yang sayangnya dalam liputan televisi hal ini sering diabaikan atau sengaja diabaikan. Ketika salah satu stasiun televisi mengabarkan bahwa awan panas telah mencapai radius 20 kilometer dan menimbulkan kepanikan yang luar biasa di masyarakat, reporter tersebut telah menegasikan prinsip akurasi ini. Ini karena ternyata yang dimaksudkan awan panas adalah abu vulkanik yang memang sudah sampai di radius itu, dan bahkan lebih. Ini terjadi karena reporter televisi tidak melakukan cross-check di lapangan. Penyebutan narasumber juga acap kali diabaikan, sehingga pemirsa tak lagi bisa melacak dari mana data atau informasi tersebut didapatkan.

Kesalahan semacam ini bisa jadi disebabkan oleh dua hal. Pertama, reporter memang tidak mempunyai cukup pengetahuan dan skill memadai bagaimana menempatkan jurnalisme dalam setiap pemberitaannya. Sehingga ia tidak paham arti penting akurasi dalam pemberitaan. Ia barangkali tidak pernah membaca buku-buku jurnalistik betapa pentingnya akurasi itu. Padahal Joseph Pulitzer selalu mengingatkan pentingnya akurasi ini.”Accuracy, accuracy, accuracy,”begitu menurutnya. Kita bisa berdebat tentang gaya liputan dan lain sebagainya, tapi tidak ada satu pun yang bisa diperdebatkan berkenaan dengan error.

Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh jurnalis untuk mengejar akurasi ini (Mencer, 2000), yakni (1) selalu melakukan check and recheck terhadap sumber berita, fakta, atau peristiwa yang hendak dituliskan dalam pemberitaan; (2) selalu melakukan koreksi, termasuk dalam hal bahasa; dan (3) melakukan observasi langsung.

Reporter televisi sepertinya melupakan ketiga hal di atas dalam liputan Merapi dan mungkin juga liputan-liputan bencana lainnya. Ini terjadi karena barangkali tingkat kompetisi yang sangat tinggi, sehingga acuan pokok adalah kecepatan (timelines). Namun mereka lupa bahwa timelines tidak ada gunanya jika berita yang disiarkan mempunyai akurasi rendah.

Tontonan Terlepas dari rendahnya kualitas repor ter dalam menyajikan liputan ben cana, televisi memiliki sifat dasar yang se betulnya memang “merusak”. Televisi memang memberikan informasi, tapi ia tidak lebih dari tabung kaca yang darinya segala sesuatu ditonton. Singkatnya, segala sesuatu yang hadir dalam televisi, apakah ia bersifat fiksi ataupun nonfiksi, akan selalu menjadi “tontonan”dan karena itu harus “layak”dan “enak”ditonton. Sifat dasar inilah yang sebenarnya bisa menjelaskan mengapa realitas media yang hadir di televisi hampir selalu membawa unsur dramatis. Bahkan, dalam menghadirkan realitas bencana yang memprihatinkan itu, televisi membubuhi, menambah, dan jika perlu membelokkan realitas sosial yang ada, sehingga realitas yang muncul dalam televisi menjadi lebih bersifat dramatis.

Ada dua alasan mengapa televisi mempunyai kecenderungan semacam ini. Pertama, televisi mempunyai sifat khas sebagai medium audio-visual. Kekuatan televisi ada pada gambar, sehingga muncul kesan bahwa menjadi dramatis adalah baik. Maka, dalam menyiarkan bencana, unsur dramatis akan senantiasa ditempatkan pada skala prioritas. Inheren dalam unsur dramatis ini adalah eksploitasi atas perasaan emosional. Maka realitas bencana yang ha dir dalam medium televisi selalu akan menyisir hal-hal yang membangkitkan emosionalitas dengan menonjolkan, pada waktu bersamaan, magnitude sebuah peristiwa.

Ironisnya, hal ini diperkuat oleh asumsi bahwa penonton menyukai tayangan-tayangan dramatis yang memilukan dan mengundang iba. Sehingga reporter menjadi tampak kejam karena menghilangkan dimensi empati, yang mestinya mengemuka dalam setiap liputan bencana. Karena itu, tidak berlebihan kiranya jika seorang reporter dengan tanpa empati menanyai seorang ibu yang baru saja kehilangan balitanya,”Bagaimana perasaan Ibu?”

Alasan kedua, dan ini paling rusial, dua aspek ekonomi yang dimiliki televisi (Fiske, 1990). Televisi mengandung dua aspek ekonomi, yakni ekonomi finansial dan budaya. Pada satu sisi, program televisi mem punyai nilai tukar yang dijual kepada pengiklan, sedangkan di sisi lain program acara di cerna dan dimaknai oleh kha layak. Siaran bencana yang dramatis akan dimaknai kha layak dan karena pemaknaan itulah mereka bersikap.

Keseluruhan dimensi di atas, dalam konteks Indonesia, berjalin menjadi satu se hingga membuat tayangan televisi menjadi demiki an buruk. Penonjolan aspek ekonomi yang sangat kuat dalam bentuk hiperkomersialisasi, persaing dengan ren an yang tidak sehat, berjalin dengan rendahnya kualitas jurnalis, membuat tayangan televisi berkualitas rendah. Akibatnya, fungsi tontonan lebih menonjol dibanding fungsi informasi, dan fungsi ekonomi lebih menonjol dibanding fungsi sosial. Saatnya bersikap Buruknya liputan bencana Merapi yang meresahkan masyarakat harus menjadi pelajaran bagi stasiun televisi. Jika tidak, akan merugikan stasiun televisi itu sendiri karena masyarakat yang gerah akan cepat tersulut untuk melakukan gerakan sosial yang merugikan. Untuk itu, sudah saatnya, para pengelola televisi mulai menggabungkan unsur freedom dengan tanggung jawab. Televisi memang mempunyai kebebasan untuk menyiarkan segala macam realitas, tapi kebebasan itu harus digabungkan dengan tanggung jawab. Jika tidak, mereka layak dicap sebagai sumber “bencana”, baik dalam pengertian konotatif ataupun denotatif.

sebagaimana dimuat dalam Koran Tempo Edisi 13 November 2010. Lihat sumber asli http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/11/13/Opini/krn.20101113.217951.id.html

 

Iklan
Dipublikasi di Kajian Media | Tag | Meninggalkan komentar

Malpraktik Liputan Merapi di Televisi

Oleh: Iwan Awaluddin Yusuf [1]

 

Mengapa dalam kerja jurnalistik, akurasi sangat penting lebih dari sekadar kecepatan berita? Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik melalui informasi. Apalagi dalam situasi krisis seperti bencana alam. Jika informasi yang disampaikan media tidak akurat, dampak utamanya adalah malpraktik informasi yang muaranya selalu merugikan masyarakat.

Menyaksikan liputan erupsi Merapi di televisi kita, alih-alih memeroleh informasi yang akurat, masyarakat lebih banyak disuguhi tayangan yang menampilkan sisi dramatisasi bencana. Dramatisasi dan pengambilan gambar-gambar jarak dekat erupsi yang mengerikan di layar kaya melebihi citra sesungguhnya tentang Merapi di lokasi kejadian. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi yang semula tenang justru terprovokasi oleh informasi masyarakat di daerah lain yang panik menyaksikan tayangan televisi dan mengatakan betapa bahayanya Merapi sebagaimana citra yang mereka tangkap di layar kaya.

Akurasi pemberitaan Merapi di televisi menjadi sorotan karena ketidakpekaan reporter salah satu stasiun televisi swasta. Penyebutan “awan panas” yang menyembur 20 km dari Merapi Sabtu dinihari (1 November 2010) sempat menimbulkan kepanikan massal. Karena ketidakmampuan mendeskripsikan dengan baik, fakta abu vulkanik yang terbawa angin disampaikan oleh reporter di lapangan sebagai awan panas. Media dalam posisi seperti ini berpotensi menjadi pembawa teror informasi karena liputan yang disajikan menimbulkan trauma, chaos, bahkan paranoia. Ironisnya, setelah kesalahan fatal pemberitaan tersebut, tak pernah terdengar permintaan maaf dari pihak televisi yang bersangkutan.

Sementara itu dari citra visual, gambar-gambar isak tangis, ratapan, kepanikan, lalu-lalang kendaraan yang mengungsi, sampai ekspos besarnya angka-angka jumlah korban seolah menjadi prestasi liputan jika ditampilkan berulang-ulang. Mayat kaku terpapar awan panas yang ditemukan di tengah puing-puing sisa bangunan yang diterjang awan panas atau mayat yang dijajar tim SAR dalam kantung jenazah juga disorot sedemikian rupa dengan maksud untuk menguras emosi pemirsa.

Saat erupsi Merapi sedikit mereda dan masyarakat mulai tenang, televisi tak berhenti beraksi, cerita tentang awan Petruk, mitos meninggalnya Mbah Maridjan, dialog Ponimin dengan orang misterius yang konon jelmaan sultan Agung, di-blow up sedemikian rupa dengan bumbu-bumbu mistik. Semua ini memberi kesan mencekam. Apalagi masyarakat yang tingkat literasi medianya masih awam.

Jika demikian, apakah media harus mengalihkan perhatian dan memberitakan salah satu aspek saja, misalnya berita yang baik-baik saja untuk menghibur korban bencana? Tentu saja tidak. Pilihan-pilihan fokus berita tersebut adalah keniscayaan dalam dunia jurnalistik. Penayangan berita mana yang dipilih melibatkan banyak agenda. Mulai dari kepentingan jurnalistik murni, bisnis (ekonomi) hingga kepentingan lain, seperti hasrat narsistik, kendaraan politik atau sekadar pencitraan diri (image building) lembaga. Ini memperlihatkan bagaimana di ranah sosial yang amat terbatas, kuasa modal bermain dalam liputan bencana. Jika dipandang dari segi hak publik untuk memperoleh banyak informasi secara bebas, tentu sah-sah saja televisi memilih fokus pemberitaan seperti yang diinginkannya. Persoalannya orientasi kepada publik harus tetap dinomorsatukan, tentunya dengan mengindahkan norma dan etika penyiaran.

Selain itu, dalam pemberitaan bencana, paling tidak reporter harus memperhatikan beberapa hal, misalnya, apakah dalam liputan bencana tersebut disiratkan langkah-langkah antisipasi bencana berikutnya? Apakah ada upaya untuk memberikan kesan tenang namun tetap waspada? Apakah cukup suara-suara yang mewakili stakeholder utama, seperti BPPTK, PVMBG, pemerintah, atau masyarakat? Sudahkan pencitraan tentang kondisi masyarakat sekitar bencana yang tenang, tetap beraktivitas normal, namun tetap waspada terhadap bencana ditampilkan? Kemana nomor darurat yang harus dihubungi? Pada kondisi seperti apa warga yang agak jauh harus mengungsi atau tidak perlu mengungsi? Jalan aman mana yang tidak padat saat evakuasi, dan sebagainya.

Tak kalah pentingnya, televisi harus terus-menerus menyediakan informasi yang dapat menjadi pegangan masyarakat saat berhadapan dengan bencana alam. Informasi akurat dari televisi akan menjadi semacam peringatan dini (early warning system) bagi masyarakat, yang mengingatkan bahwa kita berada di wilayah yang rawan bencana, dan harus bersiap setiap saat untuk menghadapinya.

 

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta.

Intisari tulisan ini disampaikan dalam Talkshow Analisis Media UNISI FM, 5 November pkl 9.00-10.00 WIB

Bisa diakses juga lewat blog:

http://bincangmedia.wordpress.com/2010/11/05/malpraktik-liputan-merapi-di-televisi/

Dipublikasi di Kajian Media | 2 Komentar

Kala Media Menjadi Bencana « IMM Cabang BSKM

Kala Media Menjadi Bencana « IMM Cabang BSKM.

SLEMAN – Keresahan terhadap pemberitaan bencana di media yang semakin memburuk, membuat berbagai kelompok masyarakat melakukan protes. Salah satunya adalah Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP). Kelompok diskusi yang didirikan oleh beberapa alumni Ilmu Komunikasi UGM ini mengadakan diskusi “Kala Media Menjadi Bencana” di Sekretariat PKMBP, Jl. Kaliurang Km. 7, pada Senin (8/11). Hadir dalam diskusi ini, Wisnu Martha (Dosen Ilmu Komunikasi, UGM) dan Puji Rianto (Direktur PKMBP).

Puji Rianto, Direktur PKMBP yang juga merupakan alumni Ilmu Komunikasi UGM menyatakan bahwa kompetisi antar media dan kapasitas wartawan yang kurang menjadi akar masalah bencana media. Media berebut untuk mengabarkan secepat mungkin, namun melupakan akurasi berita. Akibatnya, tidak jarang terjadi justru informasi menyesatkan yang disiarkan.

Sebagian besar peserta diskusi juga merasakan hal yang sama, kesal yang memuncak terhadap media. Menurut M. Zulfi Ifani, media sudah bebal terhadap kritik masyarakat. “Kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi. Kalau kita melaporkan ke KPI. Jangan-jangan kejadian Bukan Empat Mata nanti yang terulang.” ucapnya.

Achmad Faisal Amrie, mantan Ketua Korps Mahasiswa Komunikasi menambahkan, “Loyalitas media saat ini bukan lagi ke masyarakat seperti yang dirumuskan Kovach dan Rosentiel, tetapi ke para pemegang kapital.” Terlihat dengan jelas, bagaimana aksi media yang sangat lemah di Wasior maupun Mentawai, padahal jumlah korban di sana tidak kalah banyak. “Apa karena modal yang besar untuk meliput di sana?” tegas Achmad.

Di akhir diskusi, para peserta bersepakat bahwa harus ada gerakan dari masyarakat untuk menjadi watchdog bagi media. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai pengawas yang lahir dari Undang-undang belum bisa diandalkan. Oleh karena itu, aksi pro-aktif masyarakat-lah yang harus digalakkan. (mzi)

Dipublikasi di Kajian Media | Meninggalkan komentar